HUKUM TANAH INDONESIA (PEMAHAMAN YANG MENDASAR)

www.karokarolawofficebali.com

Undang-undang Pokok Agraria dikatakan sebagai hukum Agraria Nasional, memenuhi 2 kriteria;

• Formal : UUPA dibuat oleh lembaga legislatif dan Presiden.

• Materiil : Substansi UUPA memenuhi syarat sebagai Hukum Nasional.

Isi UUPA merupakan penjelmaan dari sila-sila Pancasila;

• Sila Pertama; Pasal 1 ayat 2 UUPA :  Bumi,air,tanah dan Kekayaan yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan YangMaha Esa.
• Sila kedua; Pasal 2, Pasal 4 Pasal 6 UUPA.
• Sila ke 3; Pasal 9 ayat 1 UUPA, Hanya Warganegara yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
• Sila ke 4; dan Sila ke 5; Pasal 9 ayat 2 UUPA, semua Warganegara mempunyai kesempatan yang sama terhadap hak atas tanah.

Dasar-dasar KeNasionalan Agraria :

• Penegasan bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari Bumi,Air,Tanah dan Kekayaan terkandung di dalamnya merupakan kesatuan wilayah tanah air dari Rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia;
• Pengakuan Bangsa Indonesia bahwa Bumi,Air,Tanah dan Kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan Karunia Tuhan;
• Hubungan Bangsa Indonesia dengan Bumi,Air,Tanah dan Kekayaan yang terkandung di dalamnya bersifat Abadi;
• Negara merupakan penguasa atas Bumi,Air,Tanah dan Kekayaan yang terkandung di dalamnya;
• Hak Ulayat diakui eksistensnya;
• Hanya Warga Negara Indonesia mempunyai hubungan sepenuhnya dengan Bumi,Air,Tanah, dan Kekayaan yang terkandung di dalamnya;
• Laki-laki dan Perempuan mempunyai hak yang sama terhadap penguasaan hak atas tanah.

Dasar-dasar Kesatuan dan kesederhanaan Hukum Agraria :

• Pembentukan hukum agraria Nasional didasarkan pada hukum adat;

           Hukum Adat Pluralistis

                  Asas-asasnya/konsepsinya

                  Lembaga dan sistemnya

• Dengan Hukum Adat sebagai dasar, sekaligus tercapai kesederhanaan hukum, artinya mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Dasar-Dasar Kepastian Hukum Dalam Hukum Agraria :

•  Hukum Agraria menentukan kewajiban Pendaftaran Hak Atas Tanah ( Pasal 19)
•  Bersifat recht kadaster
•  Memberikan kepastian hukum terhadap;
  •   Hak atas tanahnya;
  •   Subyek haknya;
  •   Obyek haknya;
  •   Hukum yang berlaku